Pernikahan Dibawah 17 Tahun KPU KKU Koordinasi Dengan Kemenag Keterangan Foto : Anggota KPU KKU, Effian Noer beserta Staf saat melakukan koordinasi dengan Kepala Kementrian Agama KKU, H. Ruslan

Pernikahan Dibawah 17 Tahun KPU KKU Koordinasi Dengan Kemenag

Sukadana, (5/10/2020), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kayong Utara (KKU)  melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) KKU untuk perbaikan kualitas  Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Tahun 2020.

Koordinasi yang diwakili  Anggota KPU KKU, Effian Noer langsung dengan Kepala Kemenag H. Ruslan dilaksanakan untuk mendapatkan data pernikahan dibawah usia 17 Tahun di Kantor Urusan Agama (KUA) yang merupakan bagian dari Kemenag KKU.

Dikatakan Effian Noer, berdasarkan ketentuan Pasal 198 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, bahwa hak untuk menjadi pemilih adalah Warga  Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17  tahun atau lebih sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih.

"Dimungkinkan ada pernikahan yang dilakukan dibawah usia 17 tahun, dan mereka masuk pemilih pemula, ini yang ingin didata," kata Effian Noer.

Disampaikan juga, Kemenag KKU Pasca Pemilu 2019 setiap periode Awal bulan pada Tahun 2020 KPU KKU selalu mengadakan Rapat Pleno untuk menetapkan DPB yang sudah terlaksana sebanyak 8 kali.

"Rapat pleno periode September selanjutnya direncanakan sebelum tanggal 10 Oktober 2020, diharapkan data pernikahan juga sudah dapat dimasukkan," Kata Effian Noer.

Updating Data DPB KKU diantaranya memperbarui pemilih baru, pindah masuk atau pindah keluar daerah, Tidak Memenuhi Syarat (TMS), pensiunan POLRI dan TNI,  Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil di KKU, laporan masyarakat berkaitan pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atau meninggal.

“Kita sudah berupaya membuka posko pelayanan DPB yakni menerima tanggapan dan masukkan masyarakat di Kantor KPU KKU, diharapkan peran aktif masyarakat dalam melaporkan apabila ada warga yang meninggal dengan ketentuan yang berlaku kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KKU atau langsung ke Kantor KPU KKU guna untuk ditindaklanjuti agar memperoleh  yang valid” tegas Effian Noer. (prodata)