Menuju Pengadaan Digital Ikuti Bimtek Aplikasi SPSE 4.4 Keterangan Foto : KPA, PPK dan PBJ di KPU KKU saat mengikui Bimtek Sistem Pengadaan Secara Elekronik oleh KPU RI secara Virtual. (set-KPU KKU)

Menuju Pengadaan Digital Ikuti Bimtek Aplikasi SPSE 4.4

Sukadana (28/1/21). Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kayong Utara (KKU) mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Pengadaan Secara Elekronik (SPSE), Kamis.

Bimtek yang diselenggarakan oleh Biro Logistik dan Pengadaan Barang dan Jasa KPU Republik Indonesia ini diikuti Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) satuan kerja (Satker) KPU se Indonesia secara virtual. Tengku Riduan dan Fernando Marulitua mengikuti Bimtek tersebut mewakili KPA, PPK dan PBJ di satker KPU KKU

Bimtek yang diselenggarakan Biro Logistik ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh jajaran KPU se-Indonesia dalam penggunaan Aplikasi Umum Pengadaan secara elektronik.

Narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Pusat, Alina, mengatakan pengadaan secara elektronik diperuntukkan untuk satker pemerintah agar mudah, lancar dan aman,selama dalam proses pengadaan berpijak pada aturan yang benar.

Bimtek yang dilakukan melalui jaringan ini juga membahas detil penggunaan aplikasi non tender, swakelola dan proses pencatatannya  serta Aplikasi E-Kontrak.

“Aplikasi ini kedepan akan digunakan oleh seluruh Kementerian dan Lembaga Pemerintah termasuk oleh KPU RI dan KPU Provinsi serta KPU Kabupaten/ Kota se-Indonesia,” kata Alina.

Bimtek yang dilaksanakan ini meggunakan sistem paparan dan praktik penggunaan, dimana usai penyampaian materi oleh narasumber dilanjutkan dengan simulasi singkat tentang teknis pengoperasian Aplikasi Elekronik Sistem Pengadaan Secara Elekronik (SPSE) LKPP versi 4.4 secara virtual.

Sementara itu, menanggapi pelatihan tersebut, KPA KPU KKU, Tengku Riduan melihat pentingnya kegiatan ini, menjadi perlu agar kiranya kegiatan ini dapat dilaksanakan secara langsung dan tidak melalui virtual dengan sistem pelatihan diadakan di masing-masing provinsi untuk KPU kabupaten/kota, diatur dan disesuaikan guna meningkatkan daya serap informasi serta penerapan aplikasi dengan baik dan benar.

“Pelatihan melalui virtual bimbingan teknis seperti ini tidak bisa maksimal utntuk memahami proses pengoperasian aplikasi tersebut,” kata Tengku Riduan. (fmn)