KPU Provinsi Apresiasi JDIH KKU Keterangan Foto :

KPU Provinsi Apresiasi JDIH KKU

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Barat (Kalbar) mengapresiasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Kayong Utara (KKU) sebagai Satker Non Daerah Pemilihan yang paling aktif melakukan posting konten di kanal JDIH maupun platform media sosial.

Hal itu disampaikan oleh Mujiyo Komisioner KPU Prov. Kalbar dalam acara rapat koordinasi monitoring dan evaluasi pengelolaan website dan media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Semester I, Jumat (18/6/2021), yang dilakukan secara virtual.

Salah satu apresiasi tersebut setelah mengetahui capaian kinerja JDIH KPU KKU yang telah mengupload sebanyak 104 SK KPU KKU produk hukum dari 2012 hingga 2021 dan pada periode Januari-Juni 2021 mengupload 102 konten di media sosial, dengan tema legal info, legal update dan legal news.

Selain itu, JDIH KPU KKU diketahui  selalu melakukan edukasi regulasi kepemiluan melalui konten wajib yang tayang 2 kali dalam seminggu, yaitu pada hari Rabu Legal Info regulasi Pilkada dan pada hari Jum’at Legal Info regulasi Pemilu serta berusaha memproses produksi video untuk konten youtube.

Rapat koordinasi monitoring dan evaluasi pengelolaan website dan media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Semester I ini diikuti oleh Ketua KPU, Anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan, Kasubbag/Sub Koordinator Hukum serta Pelaksana subbag Hukum KPU Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat.

Rapat dibuka oleh Ketua KPU Prov. Kalbar, Ramdan dan dilanjutkan evaluasi dari masing-masing satuan kerja (satker) selanjutnya dipimpin oleh Mujiyo KPU Provinsi Divisi Hukum dan Pengawasan.

Terpisah, paska rapat monitoring dan evaluasi, Rudi Handoko Ketua KPU KKU mengucapkan terima kasih atas apresiasi KPU Provinsi tersebut. Dia berkata bahwa ini adalah bentuk apresiasi kepada KPU KKU secara kelembagaan, berharap agar terus semakin meningkatkan kreativitas, berkreasi agar konten-konten yang dibuat oleh JDIH KPU KKU semakin menarik, berkualitas dan menjadi salah satu sumber informasi tentang kepemiluan. (Tim JDIH)