KPU KKU Terbitkan Buku PDPB Keterangan Foto : KPU KKU menyerahan buku DPB kepada KPU Prov Kalbar

KPU KKU Terbitkan Buku PDPB

Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kayong Utara (KKU) telah menerbitkan buku perdana dengan judul “Pemutakhiran DPB Mengawal Hak Pilih di KKU.”

Buku yang dicetak oleh CV.Surya Indah Mandiri setebal 245 halaman ini menggambarkan Satuan Kerja KPU KKU dalam menghimpun dan mengolah sumber data, Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) tahun 2020, sebagai ikhtiar mewujudkan data pemilih dengan kualitas bersifat konpreensif, akurat dan mutakhir. Ikhtiar ini demi menunaikan amanah regulasi bahwa setiap Satker KPU diminta untuk melakukan pemuktahiran dan memelihara data pemilih berkelanjutan dengan tetap memperhatikan data kependudukan.

Buku ini menguraikan tentang kinerja satuan perangkat kerja KPU KKU memulai Pemutakhiran DPB dengan menjabarkan regulasinya, selanjutnya mengumpulkan dan mengolah sumber data DPB berkordnasi dan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait mulai dari berkoordinasi dengan Bupati, selanjutnya bekerjasama dengan Dinas,kantor, badan hingga satuan kerja yang ada di kecamatan, desa hingga RT.

Selama Pemutakiran DPB tak ketinggalan juga  intens berkoordinasi dengan Bawaslu KKU, Partai Politik, termasuk dengan para tokoh masyarakat yang ada di KKU baik dilakukan secara formal maupun non formal.

KPU KKU juga memanfaatkan hubungan baik yang selalu terjaga denga eks PPK,PPS  Pemilu 2019 hingga ikhtiar mengecek langsung ke makam atau kuburan sekiranya mendapatkan laporan sumber data penduduk yang meninggal dunia yang tidak akurat.

Kemudian yang tak kalah pentingnya karena selama Pemutakhiran DPB di mana peduduk KKU berada dalam keadaan Pandemi Corona, maka dalam segala aktivitasnya para petugas pemutakiran DPB tentu tetap mengedepankan protokoler Kesehatan covid 19, termasuk dalam rapat Pleno Pemutakhiran DPB yang diadakan setiap bulan d Kantor KPU KKU.

Akan tetapi, moment baiknya selama pandemi corona, para petugas pemutakiran DPB menangkap peluang untuk mendapatkan sumber data Penduduk yang tidak lagi memenui syarat sebagai pemilih (TMS) saat proses pemutakhiran DPB, yaitu  bekerjasama DISSP3APMD yang menyalurkan berbagai bantuan Sosial (Bansos).

Dalam perjalanannya banyak ditemukan penduduk yang seharusnya menerima bansos tetapi ternyata yang bersangkutan telah meninggal dunia atau pindah domisili baik yang masih dalam wilayah KKU yaitu pindah antar desa atau antar kecamatan dan juga sumber data penduduk yang pindah ke luyar wilayah KKU.

Sumber data tersebut setelah diverifikasi bersama, termasuk berkoordinasi dengan Dukcapil, sehingga dapat dijadikan sebagai sumber data TMS.

Buku yang diterbitkan ini tentu masih banyak berbagai kekurangan, oleh karenanya diharapkan masukan dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak untuk penyempurnaannya. Akhirnya semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

(Penulis Effian Noer, Komisioner KPU KKU Divisi Perencanaan, Data dan Informasi)