KPU KKU Ikuti Rakor Pengelolaan Website JDIH Keterangan Foto :

KPU KKU Ikuti Rakor Pengelolaan Website JDIH

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara (KPU KKU) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan website dan media sosial (medsos) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum (JDIH) KPU se Kalimantan Barat pada Selasa, 16 Maret 2021.

Rakor yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat melalui online meeting tersebut diikuti M. Rudiansyah selaku Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan,  dan Febrina S. Ningrum sebagai Sub Koordinator Hukum KPU KKU.

Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat, Ramdan, dalam sambutannya mengatakan, "Rakor ini pertama kali dilaksanakan sejak dibentuknya JDIH KPU Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat. Karenanya diperlukan koordinasi dan evaluasi pengelolaan website maupun medsos JDIH agar dapat meningkatkan kualitas layanan mengenai produk hukum kepada masyarakat."

Ramdan juga menyampaikan kepada jajaran divisi dan sekretariat yang menangani bidang hukum agar semaksimal mungkin melakukan publish informasi produk hukum kepemiluan yang dihasilkan baik dalam tahapan pemilu maupun yang bersifat rutin ke dalam portal JDIH dan di medsos.

Sementara Mujiyo, Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Kalimantan Barat yang memberikan Materi pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, menekankan agar KPU Kabupaten/Kota dalam bekerja harus benar-benar sesuai dengan prosedur dan petunjuk teknis yang telah ditentukan oleh KPU Republik Indonesia.

Dalam Rakor juga dilakukan evaluasi pengelolaan JDIH KPU Kabupaten/Kota, dipimpin Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas KPU Provinsi Kalimantan Barat Deni Trisna Dyah, memaparkan dasar hukum pengelolaan JDIH yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012  dan Keputusan KPU Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020, serta mengenai review teknis input produk hukum ke portal JDIH oleh Faisal Abdul Halid selaku Sub Koordinator Hukum KPU Provinsi Kalimantan Barat (tim JDIH)