Daftar Pemilih Berkelanjutan Amanat UU Pemilu Keterangan Foto : Effian Noer ( Komisioner KPU KKU Divisi Perencanaan, Data dan Informasi )

Daftar Pemilih Berkelanjutan Amanat UU Pemilu

Tulisan ini dibuat karena pernah ada masyarakat yang bertanya, walaupun disampaikan hanya sekilas dan sambil bercanda. "Mengapa Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kabupaten yang tidak melaksanakan Pemilihan, setiap bulannya harus memplenokan Perkembangan Daftar Pemilih ?” Pertanyaan ini dikaitkan karena pelaksanaan Pemilu baru saja selesai dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, akan dilaksanakan beberapa tahun mendatang atau masih cukup lama. Menurut pendapat mereka jika  KPU di  Kabupaten/Kota langsung meminta data penduduk kepada lembaga terkait yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tentang rekam penduduk yang telah dikeluarkan KTP-el nya, penduduk yang pindah baik pindah dalam wilayah Kabupaten atau pindah masuk dan keluar Kabupaten, serta warga yang meninggal dunia, pada akhirnya data yang disajikan KPU pasti akan sama dengan Disdukcapil, karena rujukan KPU Kabupaten/Kota juga tentang data pemililh pasti berasal dari data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Sekilas pertanyaan tersebut ada benarnya, tetapi  perlu diketahui bahwa KPU dalam bekerja juga harus  merujuk dan berdasarkan perundang-undangan atau regulasi yang berlaku. KPU Kabupaten Kota dalam melaksanakan kinerjanya diatur oleh Undang Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam pasal 14 huruf l, pasal 17 huruf l dan pasal 20 huruf l Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan bahwa KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban memelihara dan memutakhirkan data pemilih secara berkelanjutan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Berdasarkan dari Undang-Undang Pemilu tersebut secara teknis, KPU RI telah mengeluarkan Surat Edaran tentang Kewajiban KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan Pemutakhiran daftar Pemilih Berkelanjutan, yaitu surat KPU RI nomor 181/PL.02.1 SSD/01/KPU/II/2020, bahwa mekanisme pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini dibagi dua antara lain:

1) Bagi daerah yang menyelenggarakan Pemilihan diintegrasikan dengan tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang diatur dalam Peraturan KPU RI tentang tahapan program dan jadwqal Pemilihan dan Peraturan KPU tentang penyusunan daftar pemilih.

2) Bagi daerah yang tidak melaksanakan Pemilihan, KPU Kabupaten/Kota agar berkoordinasi dengan Instansi dan Dinas terkait secara berkala, seperti: Disdukcapil, Dinas Kesehatan, Bawaslu dan Partai Politik yang ada di masing-masing wilayahnya.

Kemudian Dalam surat tersebut juga menyebutkan bahwa hasil pemutakhiran data pemilih yang diplenokan harus diumumkan dan dilaporkan ke KPU Provinsi secara berkala setiap Bulan dari Januari sampai Desember 2020 untuk tingkat KPU Kabupaten/Kota, sedangkan di tingkat KPU Provinsi dilakukan setiap tiga Bulan sekali dan kemudian dilaporkan ke KPU RI dengan melampirkan hasil laporan dari KPU Kabupaten/Kota.

 

Usaha Yang Dilakukan oleh

KPU KKU sebagai daerah yang tidak melaksanakan Pemilihan, tentu akan banyak mengalami berbagai kendala dalam melaksanakan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan untuk menyajikan data yang komprehensif dan valid, mutakhir, karena tidak seperti Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan yang didukung oleh badan adhoc baik ditingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa serta PPDP di tingkat RT. Karenanya, untuk memaksimalkan kinerja, KPU KKU melakukan berbagai terobosan dilakukan yaitu :

 

1)         Bekerjasama dengan Disdukcapil.

Dalam hal ini KPU Kabupaten Kayong Utara bersurat secara resmi melaksanakan  Rapat Koordinasi (Rakor) antara KPU KKU dengan Bupati Kayong Utara dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dari hasil rakor tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa Disdukcapil KKU akan memberikan laporan setiap Bulan kepada KPU KKU tentang perkembangan Data penduduk rekam KTP, Penduduk meninggal dunia serta penduduk pindah ke luar Kabupaten Kayong Utara.

2)         Bekerjasama Dengan Pemkab.

KPU KKU masih merasa belum maksimal, terutama mendapatkan data cepat penduduk yang meninggal dunia, untuk itu KPU KKU telah bersurat dan mengadakan pertemuan dengan Bupati Kayong Utara. Hasil dari pertemuan KPU KKU dengan Bupati Kayong Utara menimbulkan adanya kesepahaman, dimana Bupati Kayong Utara sangat mendukung kinerja KPU KKU, dan dalam waktu dekat akan ada kerjasama antara KPU KKU-Bupati Kayong Utara dimana masih dalam perumusan, tentang bagaimana cara mendapatkan data secepat mungkin untuk penduduk yang telah meninggal dunia agar dilaporkan ke KPU KKU.

3)         Bekerjasama dengan Dinas Perhubungan dan Informasi KKU

KPU KKU juga menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga terkait lainnya seperti Dinas Perhubungan dan Informasi dalam hal pemasangan iklan DPB di TV Tron dan Talk Show di Radio RKU sebulan sekali untuk keperluan menginformasikan perkembangan pasca Pleno DPB. Hal ini telah disetujui dan secepatnya iklan perkembangan DPB setiap bulan akan ditayangkan di TV Tron milik Dinas Perhubungan dan Informasi KKU yang berada persis di Simpang Tiga Jalan Bhayangkara- Sukadana.

4)         Membuka Posko Layanan DPB

KPU KKU juga telah membuka Posko Layanan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan yang beralamat di Kantor KPU KKU Jalan Bhayangkara - Sukadana. Setiap hari pada jam kerja, petugas KPU KKU yang ditunjuk wajib standbye untuk melayani  masyarakat di Kabupaten Kayong Utara.

5)         Menginformasikan melalui Medsos

KPU KKU menyadari media social saat ini sangat digandrungi dan berpengaruh cukup besar dalam menginformasikan berbagai hal. Karenanya melalui Website KPU KKU dan media sosial seperti Facebook, Instagram dan Twitter dapat menjadi corong KPU KKU dalam menginformasikan berbagai aktivitas, termasuk juga dalam hal informasi Pemutakhiran daftar Pemilih berkelanjutan. KPU KKU melalui medsos tersebut telah menginformasikan tentang layanan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Kayong Utara.

6)         Bekerjasama dengan eks penyelenggara PPK dan PPS Pemilu 2019.

KPU KKU juga telah menjalin kerjasama dengan eks Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang bekerja di Kantor Kecamatan dan Desa masing-masing. Melalui hubungan baik yang telah terjalin selama ini, secara rutin KPU KKU mendapat informasi warga yang telah meninggal dunia yang telah masuk (dilaporkan) ke kantor kecamatan dan desa di tempat mereka berdomisili.

Berbagai terobosan telah dilakukan, harapan serta dukungan dari semua pihak sangat diharapkan, sehingga proses Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kayong Utara dapat dan mampu menyajikan data pemilih yang komprehensif, valid dan mutakhir.

*(Penulis adalah Komisioner KPU KKU Divisi Perencanaan, Data dan Informasi )